23 June 2017

Posted by gerimis on July 10, 2015

08-07-2015/Mamuju/Sulbarnews.com- Rapat Paripurna penyerahan laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Mamuju diakhir masa jabatannya, rapat yang berlangsung Diaula DPRD Kab. Mamuju ini dihadiri Ketua DPRD Kab. Mamuju Hj. Siti Suraeda Suhardi, Wakil ketua DPRD Drs.H Sugiato, Bupati Mamuju Drs. H. Suhardi Duka, seluruh anggota dewan, kepala SKPD, Dandim serta yang mewakili Kapolres Mamuju.

LKPJ akhir masa jabatan merupakan salah satu instrument penting yang mengevaluasi penyelenggaraan Pemeritahan yang dilaksanakan oleh kepala Daerah untuk masa 5 Tahun, sesuai amanat pasal 61 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala Daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarka pasal 154 ayat 1 Huruf H, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya pasal 1 ayat 9 PP Nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa laporan selanjutnya yang disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun akhir masa jabatan.

Terlepas dari itu H. Suhardi Duka yang telah menyerahkan LKPJ kepada Ketua DPRD menyampaikan, secara subtansi materi LKPJ akhir masa jabatan sampai saat ini tidak terlepas dari acuan perundang – undangan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan pembanguanan dan pelayanan pada masyarakat, penyerahan LKPJ sesuai dengan jabatan terterah pada peraturan perundang – undangan tahun 2003 No 7.
Lanjutnya, LKPJ yang mengacu kepada RPJMD Mamuju tahun 2010 – 2015 yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan No 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2010 – 2015, sebagai implementasi visi Gerakan Membangun Mamuju Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri untuk mendukung layanan pendidikan yang semakin di mantapkan, ekonomi yang berbasis UKM, meningkatkan ekonomi desa serta menghidupkan pasar rakyat, percepatan dan pertumbuhan ekonomi didukung pembangunan pertanian, struktur dan energi, mewujudkan pemerintah bersih dan baik. Tegasnya SDK

Selepas itu Hj. Siti Suraeda Suhardi yang menerima LKPJ Bupati Mamuju mengungkapkan tentang pelaksanaan APBD tahun 2014 sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah telah 3 x berturut turut memperoleh predikat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK perwakilan Sulawesi barat, itu artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan disajikan sesuai dengan standar akutansi Pemerintah, oleh karenanya itu patut kita mengapresiasi kinerja eksekutif yang telah meletakkan pondasi yang baik dalam pengolahan keuangan daerah semoga itu dapat dipertahankan, karena mempertahankan opini WTP jauh lebih berat dari pada meraihnya,Terang Ketua DPRD Kab. Mamuju.( HMS. Lisa Sari Dewi Hasanuddin /gerimis)

Tags: 

Categories: 

Add new comment

CAPTCHA
Pertanyaan ini untuk menguji apakah Anda adalah pengunjung manusia dan untuk mencegah kiriman spam otomatis.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
left