23 June 2017

Posted by gerimis on October 27, 2015

Oleh: Dr. Suhardi Duka, MM

Dibandingkan dengan era sebelumnya, nilai Tukar Politik rakyat begitu kuat, termasuk tekanan kepada Pemerintah dan legislatif. Terbukti UU tentang Pilkada tidak langsung yang telah disahkan oleh DPR RI akhirnya berujung dengan keluarnya Perppu Nomor 1 tentang Pilkada langsung akibat tekanan rakyat yang begitu kuat kepada SBY. Demikian juga rencana pembangunan kantor DPR RI, yang telah dialokasikan anggarannya juga mentok akibat tekanan rakyat kepada parlemen.

Bukan hanya itu, beberapa kali rencana revisi UU KPK, yang dimotori beberapa Fraksi di Dewan juga selalu gagal akibat kuat dan berartinya suara rakyat saat itu. Kepekaan Pemerintah terhadap setiap gejolak dan aspirasi yang terbangun saat itu begitu nyata. Termasuk upaya penyelesaian konflik antar hubungan KPK dan lembaga lain, serta memanasnya hubungan KPK dengan Polri saat itu.

Satu tahun sudah Pemerintahan Jokowi-JK. Tren penurunan kepuasan rakyat atas kinerja Pemerintah utamanya presiden dan wakil presiden tampak sesuai survey pada bulan Maret-Oktober tentang kepuasan publik yang hanya mencapai 47 persen. Dan di bulan Oktober turun lagi menjadi 45 persen. Demikian hasil survey Poltracking.

Sedangkan Indo Barometer merilis surveynya, pada bulan maret sebanyak 57 persen dan Oktober 46 persen. Demikian juga wakil presiden 44 persen di bulan maret dan 42 persen di bulan Oktober.

Kondisi tersebut menggambarkan sesungguhnya rakyat tidak puas atas kinerja pemerintahan saat ini. Ajaibnya, walaupun dalam kondisi tidak puas, tapi rakyat diam dan rela memberikan dukungan kepada Pemerintah dengan harapan akan ada perhatian di tahun kedua. Saya pun percaya bahwa di tahun kedua presiden Jokowi dan wakpres JK akan lebih fokus memperbaiki kondisi ekonomi negara saat ini.

Karena itu, peran wakil presiden yang telah pengalaman mengatasi pelemahan ekonomi global sebaiknya sedikit diberi peran. JK adalah seorang yang sangat piwai dalam pengelolaan ekonomi. Tidak justru dikurangi gerak dan perannya, serta dilemahkan dengan perlawanan beberapa menteri yang nota bene tidak jelas track recordnya.

Sebaiknya disadari bahwa rakyat tidak hanya memberi dukungan. Tapi ada asa yang diharapkan. Hemat saya, pemerintahan Jokowi harus lebih fokus memberi balas jasa kepada rakyat yang tetap setia menyokong dia, dengan langkah yang lebih nyata, menolong rakyat keluar dari masalahnya.

Melemahnya harga sawit dan karet misalnya, serta beberapa komoditas pertanian di tengah menguatnya Dollar, perlu ada kebijakan yang yang lebih memihak dan dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Salah satu paket kebijakan ekonomi 1-5 sudah lebih baik. Tapi rakyat ingin mendapatkan bonus atas kesetiaannya memberi dukungan kepada Pemerintah saat ini. Kartu Indonesia Sehat dan Lartu Indonesia Pintar sesungguhnya sudah lama bergulir di hampir setiap daerah. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kebijakan yang lebih memberi harapan akan kepastian masa depan utamanya di bidang landeform. Subsidi hasil pertanian dan pupuk Serta infrastruktur yang lebih berpihak.

Pembinaan UMKM sebagai penggerak ekonomi perkotaan sebaiknya diberikan pembiayaan yang lebih lunak. Demikian pun target pajak kepada usaha menengah sebaiknya diberi insentif utamanya usaha yang memperkerjakan banyak orang.

Dukungan rakyat terhadap Pemerintah Jokowi diyakini akan tetap berlanjut bila hal ini menjadi perhatian yg cukup serius. Tapi bila tidak, maka rakyat akan kecewa dan sulit kembali dipulihkan kepercayaan itu ke depab Dan salah satu indikator agar Pak Jokowi mendapatkan kepercayaan publik adalah bagaimana menyikapi Partai pendukungnya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk KPK.

Merivisi UU adalah sesuatu yang biasa. Tapi merevisi UU KPK dengan tujuan tertentu dipahami sebagai sesuatu yang dipandang belum perlu. Mengingat peran KPK dan kepercayaan lembaga ini terhadap publik begitu besar. Masalahnya memang, SBY membuat KPK sebagai pisau yang tajam kemudian menusuk dirinya sendiri. Dan saya Kira PDIP tidak ingin bernasib sama dengan partai Demokrat.

Yang diperlukan bagi KPK adalah integritas pemimpinnya. Tidak ambisi dan tidak diperalat partai lain dengan janji akan menjadi sesuatu. Akibatnya, KPK menjadi sesuatu yang liar. Untuk itu, pimpinan KPK sebaiknya sebelum menjabat harus membuat pernyataan bahwa tidak bersedia dicalonkan Jadi Presiden atau pun wakil presiden, sebelum masa tugasnya di KPK berakhir. (*)

Tags Opini: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
Pertanyaan ini untuk menguji apakah Anda adalah pengunjung manusia dan untuk mencegah kiriman spam otomatis.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
left